UN Merupakan Salah Satu Factor Penghambat

UN Merupakan Salah Satu Factor Penghambat

Mengapa saya katakan bahwa UN(ujian nasional) merupakan salah satu factor penghambat? Sebab kita tahu bahwa UN adalah gerbang terakhir yang harus kita lalui untuk menuju ke- jenjang berikutnya, dan mengapa untuk kita meranjak melalui gerbang terakhir atau kejenjang berikutnya harus melaksanakan UN selama tiga hari?
Saya yakin pasti dibagian kalangan bawah atau kalangan awam yang kan bahwa pemerintah telah melanggar (HAM) hak asasi manusia
Cara-cara seperti ini akan membuat konflik-konflik atau masaltak mengerti betul tentang dilaksanakan UN selama tiga hari inipasti bertanya, “mengapa untuk melaksanakan UN hanya butuh tiga hari demi untuk menentukan mereka apakah mereka berhasil melangkah ke-jenjang yang berikutnya ataukah mereka gagal dalam meranjak atau melangkah kejenjang yang berikutnya, tidakah satuminggu dalam menentukan mereka meranjak ke- tahap atau jenjang berikutnya, sebab UN yang menentukan mereka dalam bergerak dari tahap bawah ketahap atas
Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua mengapa pemerintah menambah atau mengikut sertakan mata pelajaran IPA pada UN, sedangkan dengan adanya atau dengan dilaksanakannya mata pelajaran dari: matematika, bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa inggris. Siswa masi belum mampu untuk menaklukan atau melalui nya untuk dapat melalui gerbang terakhir(UN).
Menurut tanggapan saya kalau dilihat tindakan-tindakan dari pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan tugas-tugasnya ini bukanya membuat siswa lolos ketahap yang berikutnya melainkan membuat siswa gagal dalam melanjutkan sekolah ketahap yang berikutnya, dengan demikian tindakan-tindakan dari pemerintah tidak sadar maupun sadar mereka telah menambah jumlah pengangguran.
Masala-masalah yang membuat siswa sering tertekan dalam melaksanakan UN(ujian nasional) adalah nilai-nilai ujian nasional dari tahun ketahun berubah-ubah hingga sekarang pada tahun 2008 nilai kelulusan atau standar kompotesi ujian nasional (SKUN) menjadi 5,25 dike-empat matapelajaran.
Bila tidak dikontrol sistim perubahan-perubahan nilai dari tahun ketahun maka bisa jadi nilai kelulusan pada tahun yang akan datang menjadi (8,) delapan koma, ini sangat mengherankan bagi Negara yang masi berkembang seperti kita, bisa jadi ada tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Negara lain terhadap kita entah itu pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang membuat kita tersinggung ataupun tanggapan yang membangun kita dalam memperbaiki sistim pengaturan-pengaturan yang mungkin salah menurut tanggapan mereka.
Nilai-nilai yang dinaikan atau diubah-ubahkan oleh pemerintah(BNSP) badan standar nasional pendidikan ini tidak memandang atau melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi pada siswa dari tahun ketahun, apakah mutu dari pada siswa atau potensi-potensi pada para sisiwa telah semakin bertambah karena dengan adanya kenaikan atau perubahan-perubahan nilai yang dibuat oleh pemerintah dari tahun ketahun? ini perludipikirkan atau diperhatikan.
Jangan karena perkembangan eraglobalisasi membuat sehingga pemerintah menetapkan dan melaksanaka tugas-tugasnya dalam menjalankan UN sesuai dengan eraglobalisasi dan tidak memikirkan tulang- punggung
bangsa yang masi ketinggalan atau dibilang mutu dan potensi masi sangat mini.
Kalau pemerintah terusmengikuti erahglobalisasi dan menetapkang perkembangan erahglobalisasi ini akan membuat dampak negative bagi siswa, siswa takmampu untuk menyamakan atau mengimbangi keadaannya dengan perkembangan eraglobalisasi, sehingga pemerintah yang memaksa agar siswa harus dapat mengimbanginya atau harus mencapainya walaupun dengan cara-cara yang tak kelihatan dapat diungkapah yang terus terjadi dalam kehidupan kita entah itu masalah-masalah tentang jumlah pengangguran yang semakin banyak, pencurian, ataupun hal-hal criminal yang lainya, bisa jadi ini dikarenakan karena tidak berhasil melanjutkan sekolah ketahap yang atas karena malu mengulang kelas, sehingga banyaklah pengangguran yang terjadi, ujung-ujungnya pasti merepotkan pemerintah
penulis : siswa (sma kap)
otniel tipagau

Kkata - kata Mutiara (English dan Bahasa Indonesia) :

Kata - kata Mutiara (English dan Bahasa Indonesia) :

Smile is the shortest distance between two people.
Senyum adalah jarak yang terdekat antara dua manusia .

Real power does not hit hard , but straight to the point.
Kekuatan yang sesungguhnya tidak memukul dengan keras , tetapi tepat sasaran

You have to endure caterpillars if you want to see butterflies. (Antoine De Saint)
Anda harus tahan terhadap ulat jika ingin dapat melihat kupu-kupu. (Antoine De Saint)

Only the man who is in the truth is a free man.
Hanya orang yang berada dalam kebenaranlah orang yang bebas.

Every dark light is followed by a light morning.
Malam yang gelap selalu diikuti pagi yang tenang.

Laughing is healthy, especially if you laugh about yourself.
Tertawa itu sehat, lebih-lebih jika mentertawakan diri sendiri.

The danger of small mistakes is that those mistakes are not always small.
Bahayanya kesalahan-kesalahan kecil adalah bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak selalu kecil.
Kesalahan kecil bisa mengakibatkan kesalahan yang lebih besar. Bersamaan dengan kesalahan itu, persoalannya bisa menjadi besar pula. Maka kesalahan kecil pun harus segera dibetulkan.

To be silent is the biggest art in a conversation.
Sikap diam adalah seni yang terhebat dalam suatu pembicaraan.

The worst in the business world is the situation of no decision. (Napoleon).
Yang terparah dalam dunia usaha adalah keadaan tidak ada keputusan. (Napoleon).

Dig a well before you become thirsty.
Galilah sumur sebelum Anda merasa haus.

Good manners consist of small sacrifices.
Sopan – santun yang baik yang terdiri dari pengorbanan –pengorbanan kecil.

IDEAS ARE ONLY SEEDS, TO PICK THE CROPS NEEDS PERSPIRATION.
GAGASAN-GAGASAN HANYALAH BIBIT, MENUAI HASILNYA MEMBUTUHKAN KERINGAT.

LAZINESS MAKES A MAN SO SLOW THAT POV ERTY SOON OVERTAKE HIM.
KEMALASAN MEMBUAT SESEORANG BEGITU LAMBAN SEHINGGA KEMISKINAN SEGERA MENYUSUL.

THOSE WHO ARE ABLE TO CONTROL THEIR RAGE CAN CONQUER THEIR MOST SERIOUS ENEMY.
SIAPA YANG DAPAT MENAHAN MARAHNYA MAMPU MENGALAHKAN MUSUHNYA YANG PALING BERBAHAYA.

KNOWLEDGE AND SKILLS ARE TOOLS, THE WORKMAN IS CHARACTER.
PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ADALAH ALAT, YANG MENENTUKAN SUKSES ADALAH TABIAT.

A HEALTHY MAN HAS A HUNDRED WISHES, A SICK MAN HAS ONLY ONE.
ORANG YANG SEHAT MEMPUNYAI SERATUS KEINGINAN, ORANG YANG SAKIT HANYA PUNYA SATU KEINGINAN

A MEDICAL DOCTOR MAKES ONE HEALTHY, THE NATURE CREATES THE HEALTH. (Aristoteles)
SEORANG DOKTER MENYEMBUHKAN, DAN ALAM YANG MENCIPTAKAN KESEHATAN. (Aristoteles)

THE MAN WHO SAYS HE NEVER HAS TIME IS THE LAZIEST MAN.(Lichtenberg)
ORANG YANG MENGATAKAN TIDAK PUNYA WAKTU ADALAH ORANG YANG PEMALAS.(Lichterberg)

POLITENESS IS THE OIL WHICH REDUCES THE FRICTION AGAINST EACH OTHER. (Demokritus).
SOPAN-SANTU ADALAH IBARAT MINYAK YANG MENGURANGI GESEKAN SATU DENGAN YANG LAIN. (Demokritus).

A DROP OF INK CAN MOVE A MILLION PEOPLE TO THINK.
SETETES TINTA BISA MENGGERAKAN SEJUTA MANUSIA UNTUK BERFIKIR.

WE CAN TAKE FROM OUR LIFE UP TO WHAT WE PUT TO IT.
APA YANG BISA KITA DAPAT DARI KEHIDUPAN KITA TERGANTUNG DARI APA YANG KITA MASUKKAN KE SITU.

REAL POWER DOES NOT HIT HARD, BUT STRAIGHT TO THE POINT.
KEKUATAN YANG SESUNGGUHNYA TIDAK MEMUKUL DENGAN KERAS, TETAPI TEPAT SASARAN

IF YOU LEAVE EVERYTHING TO YOUR GOOD LUCK, THEN YOU MAKE YOUR LIFE A LOTTERY.
JIKA ANDA MENGANTUNGKAN DIRI PADA KEBERUNTUNGAN SAJA, ANDA MEMBUAT HIDUP ANDA SEPERTI LOTERE.

REAL POWER DOES NOT HIT HARD, BUT STRAIGHT TO THE POINT.
KEKUATAN YANG SESUNGGUHNYA TIDAK MEMUKUL DENGAN KERAS, TETAPI TEPAT SASARAN.

BEING CAREFUL IN JUDGING AN OPINION IS A SIGN OF WISDOM.
KEHATI-HATIAN DALAM MENILAI PENDAPAT ORANG ADALAH CIRI KEMATANGAN JIWA.

YOU RECOGNIZE BIRDS FROM THEIR SINGGING, YOU DO PEOPLE FROM THEIR TALKS.
BURUNG DIKENAL DARI NYANYIANNYA, MANUSIA DARI KATA-KATANYA.

ONE OUNCE OF PREVENT IS EQUAL TO ONE POUND OF MEDICINE.
SATU ONS PENCEGAHAN SAMA NILAINYA DENGAN SATU PON OBAT

Posted by safruddin in Kata2 Mutiara.
trackback

profil otniel

nama:otniel tipagau
ttl:nabire 12/10/1992
sekolah:sma kristen anak panah
hobi:bermain bola kaki
alamat:jl x.bobo,nabire
no tlp:(0984)23444

biografi Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Giorgio Napolitano
Giorgio Napolitano
Presiden Republik Italia ke-11
Masa jabatan
15 Mei 2006 – Sekarang
Pendahulu Carlo Azeglio Ciampi
Pengganti Sedang Menjabat
Lahir 29 Juni 1925 (umur 83)
Napoli, Italia
Partai politik Demokrat Kiri
Suami/Istri Clio Maria Bittoni
Profesi Politikus

Giorgio Napolitano (lahir 29 Juni 1925 di Napoli), adalah politikus dan senator seumur hidup Italia serta Presiden Republik Italia saat ini. Ia terpilih lewat pemilu yang dilaksanakan pada 10 Mei 2006 dan memulai jabatannya sejak dilantik pada 15 Mei.
Pada 1942, dalam usia 17 tahun, Napolitano masik ke Universitas Napoli Federico II. Ia menjadi anggota organisasi GUF (Gruppo Universitario Fascista, Kelompok Fasis Universitas) setempat, organisasi mahasiswa Fasis. Di sana ia menemukan sejumlah mahasiswa lain yang sama-sama menganut pandangannya yang negatif terhadap rezim yang berkuasa. Seperti yang ditulisnya, kelompok ini, "pada kenyataannya adalah sebuah ladang persemaian sejati dari energi intelektual anti fasis yang menyamar dan agak ditoleransi".[1] Ia belakangan mendirikan sebuah kelompok komunis yang anti fasis, yang, setelah gencatan senjata, ikut serta dalam beberapa gerakan perlawanan terhadap Nazi dan pasukan-pasukan pro Mussolini.[2]

Pada 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Napolitano bergabung dengan Partai Komunis Italia (Partito Comunista Italiano, atau PCI). Pada 1947 ia lulus dari sekolah hukum. Ia pertama-tama terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan pada 1953. Setelah itu, ia terpilih ke dalam Komite Nasional partai, dan memikul tanggung jawab untuk Komisi untuk Italia Selatan pada 1956.

Pada tahun itu, terjadilah Revolusi Hongaria yang kemudian ditindas oleh Uni Soviet. Pimpinan Partai Komunis Italia menganggap pemberontakan itu kontra-revolusi (l'Unità, koran resmi PCI, menyebut mereka sebagai "bajingan-bajingan" dan "Agen-agen provokasi") dan Napolitano mengikuti garis partai. Bertahun-tahun kemudian, ia berulang kali menyatakan telah meninggalkan sikapnya, dan hal itu sebagian disebabkan oleh keprihatinan tentang kesatuan partai dan terutama terhadap "konsep bahwa peranan dan aksi PCI tidak terpisahkan dari 'lapangan sosialis' yang dipimpin oleh Uni Soviet, lapangan yang dengan sendirinya harus dibiarkan tidak tesentuh oleh front 'imperialis'". Dalam otobiografi politiknya Dal PCI al socialismo europeo ("Dari Partai Komunis Italia menuju Sosialisme Eropa"),[1] Napolitano mengingat pembenarannya atas campur tangan Soviet sebagai "siksaan otokritis yang mendukakannya."

Keputusan pada 1956 menciptakan perpecahan dalam PCI. CGIL, serikat perdagangan Italia yang paling penting, yang saat itu didominiasi oleh kaum komunis, menolak pandangan pimpinan dan mengklaim bahwa revolusi Hongaria dapat dibenarkan. Banyak orang di serikat datang yang berpendapat bahwa "Jalan Italia menuju sosialisme" harus didasarkan pada demokrasi. Pandangan-pandagan mereka di partai didukung oleh Giorgio Amendola.

Dekat dengan sayap partai yang dipimpin oleh Amendola, pelan-pelan Napolitano menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dari PCI. Karena sering terlihat bersama-sama, Giorgio Amendola dan Giorgio Napolitano sering dengan bercanda disebut Giorgio ’o chiatto and Giorgio ’o sicco (bahasa Napoli masing-masing untuk "Giorgio si gemuk" dan "Giorgio si kurus"), oleh teman-teman mereka. Napolitano kemudian menjadi sekretaris federasi di Napoli dan Caserta dan belakangan, antara 1966 dan 1969, ia menjadi koordinator kantor sekretaris dan kantor politik. Pada 1970-an dan 1980-an ia bertanggung jawab mula-mula untuk bidang kebudayaan dan belakangan untuk kebijakan ekonomi serta hubungan internasional partai.

Gagasan-gagasan politiknya agak moderat dalam konteks PCI: malah ia menjadi pemimpin dari apa yang disebut "sayap melioris" (corrente migliorista) dari partai itu, yang anggota-anggotanya antara lain adalah Gerardo Chiaromonte dan Emanuele Macaluso. Istilah migliorista (dari migliore, bahasa Italia untuk "lebih baik") diciptakan dengan maksud sedikit mengejek.

Pada pertengahan tahun 1970-an, Napolitano diundang oleh Institut Teknologi Massachusetts untuk memberikan kuliah, tapi duta besar Amerika Serikat untuk Italia, John A. Volpe, menolak untuk memberikan kepadanya visa dengan alasan ia anggota Partai Komunis. Antara 1977 dan 1981 Napolitano melakukan sejumlah pertemuan rahasia dengan duta besar AS Richard Gardner, ketika PCI sedang berusaha berhubungan dengan pemerintah AS, dalam rangka memutuskan hubungannya dengan Partai Komunis Uni Soviet dan permulaan erokomunisme, berupaya mengembangkan teori dan praktik yang lebih cocok untuk negara-negara demokratis di Eropa Barat. Pada 2006, ketika Napolitano terpilih menjadi Presiden Republik Italia, Gardner menyatakan kepada Berita TV AP bahwa ia menganggap Napolitano "seorang negarawan yang sejati", "orang yang sungguh-sungguh percaya akan demokrasi" dan "seorang sahabat Amerika Serikat [yang] akan menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak".[3] Berkat peranan ini dan sebagian karena jasa baik Giulio Andreotti, pada tahun 1980-an Napolitano dapat berkunjung ke Amerika Serikat dan menyampaikan kuliah di Aspen, Colorado dan di Universitas Harvard. Sejak itu ia sudah berkunjung dan memberikan kuliah beberapa kali di AS.

Setelah Partai Komunis Italia dibubarkan pada 1991, Napolitano bergabung dengan Partai Demokratis Kiri, belakangan Demokrat Kiri (Democratici di Sinistra, atau DS). Berturut-turut ia menjabat sebagai Presiden Dewan Perwakilan (1992–1994) dan antara 1996 dan 1998 ia menjabat sebagai bekas Komunis pertama yang menjadi Menteri Dalam Negeri, peranan yang biasanya dipegang oleh Kristen Demokrat. Ia juga menajbat sebagai Anggota Parlemen Eropa dari 1999 hingga 2004. Pada Oktober 2005, ia diangkat menjadi senator seumur hidup, dan karenanya menjadi orang terakhir yang diangkat oleh Presiden Italia Carlo Azeglio Ciampi.

Pemilihan menjadi presiden (2006)

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilu kepresidenan Italia, 2006

Pada 2006, namanya sering disebut-sebut untuk jabatan Presiden Republik Italia. Napolitano adalah usul kedua dari koalisi mayoritas kiri-tengah, Uni, sebagai ganti Massimo D'Alema, setelah kemungkinan suara bersama untuk D'Alema ditolak oleh para pemimpin koalisi kanan-tengah Wisma Kemerdekaan. Meskipun Napolitano mula-mula kelihatan sebagai calon yang dapat disetujui oleh Wisma Kemerdekaan, usul ini ditolak sama seperti usul untuk D'Alema.

Koalisi mayoritas kiri-tengah, pada 7 Mei 2006, secara resmi mendukung Giorgio Napolitano sebagai kandidtat mereka dalam pemilihan khusus yang dimulai pada 8 Mei. Vatikan mendukungnya sebagai Presiden melalui surat kabar resminya, L'Osservatore Romano, persis setelah Uni mengumumkan namanya sebagai calon mereka. Demikian pula Marco Follini, bekas sekretaris UDC, partai Kristen yang cenderung kanan, anggota Wisma Kemerdekaan.

Napolitano terpilih pada 10 Mei 2006 pada putaran pemilihan keempat—putaran pertama yang membutuhkan mayoritas mutlak saja, berbeda dengan tiga putaran sebelumnya yang membutuhkan dua pertiga suara—dengan 543 suara (dari kemungkinan 1009). Ia adalah orang pertama bekas komunis yang menjadi Presiden Italia. Sebagai calon Presiden Republik Italia ia digambarkan oleh para anggota Uni dan Wisma Kemerdekaan (yang memberikan suara kosong) setelah pemilihannya. Namun sejumlah surat kabar sayap kanan Italia, seperti misalnya il Giornale, mengungkapkan keprihatinan terhadap masa lalunya sebagai seorang komunis.[4]

Aneka rupa

* Pada masa mudanya, Napolitano pernah menjadi aktor teater. Ia bermain dalam sebuah komedi karya Salvatore Di Giacomo dan sebagai aktor utama dalam Viaggio a Cardiff karya William Butler Yeats. Keduanya dipentaskan di Teatro Mercadante di Napoli. Ia belakangan membandingkan dirinya dengan Joyce dan Eliot.

* Ia telah sering dikutip sebagai pengarang sebuah kumpulan soneta dalam bahasa Napoli, yang diterbitkan dengan nama samaran Tommaso Pignatelli. Ia menyangkal hal ini pada 1997 dan, sekali lagi, pada kesempatan pemilihan kepresidenannya, ketika stafnya mendefinisikan gelarnya sebagai seorang "legenda jurnalistik".[5]

* Ia dijuluki "Re Umberto" (artinya, "Raja Umberto") karena tubuhnya mirip dengan Umberto II dari Italia dan karena gayanya yang hati-hati. Julukannya yang lain adalah "Il principe rosso" ("Pangeran merah"), dan "merah" di sini merujuk kepada komunisme.

* Ia adalah sahabat matematikawan dari Napoli, Renato Caccioppoli.

Biografi abdulah gul

Biografi abdulah gul

Abdullah Gül dilahirkan di Kayseri dari keluarga Ahmet Hamdi dan Adviye. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang konservatif. Gül belajar ekonomi di Universitas Istanbul dan menyusun disertasinya di sana. Pada pendidikan pasca-sarjananya, ia belajar selama dua tahun di London dan Exeter. Setelah itu ia mengembangkan karier akademik dan bekerja di perguruan tinggi di Adapazarı, bekerja sama dalam membangun fakultas teknik industri dan mengajar mata kuliah manajemen di Universitas Sakarya. Antara 1983 dan 1991, ia bekerja di Bank Pembangunan Islam (IDB). Pada 1991, Gül menjadi dosen dalam mata kuliah manajemen internasional.

Gül berkenalan dengan politik sayap kanan di masa SMA-nya. Saat duduk di universitas, ia menjadi anggota nasionalis-Islamis-Millî Türk Talebe Birliği (Perhimpunan Mahasiswa Nasional Turki) mengikuti Büyük Doğu (Timur Agung) Necip Fazıl saat ini. Ia terpilih sebagai anggota parlemen Turki untuk Refah Partisi (RP, "Partai Kesejahteraan") dari Kayseri pada 1991 dan 1995. Pada 1999, ia mempertahankan krusinay sebagai anggota Fazilet Partisi (FP, " Partai Kebajikan"), pengganti Refah Partisi. Ia adalah salah satu pendiri Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti, "Partai Keadilan dan Pembangunan). Ia terpilih lagi untuk mewakili Kayseri pada 2002.

Gül dianggap kurang mampu berperan sebagai Perdana Menteri, khususnya dalam perundingan-perundingan dengan Amerika Serikat menyangkut partisipasi Turki dalam perang Irak. Namun, ia segera membuktikan kemampuannya sebagai menteri luar negeri, dan menjadi pemain utama bukan saja dalam upaya Turki untuk mendapatkan tanggal untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi juga dalam upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Suriah dan mempertahankan hubungannya dengan negara-negara berbahasa Turkik di Asia Tengah dan Kaukasus.

Pada 6 Februari 2007, Gül terbang ke Amerika Serikat untuk berjumpa dengan Condoleezza Rice dan Presiden George W. Bush untuk membujuk agar sebuah rancangan undang-undang tidak sampai ke Dewan Perwakilan AS; RUU ini akan mengakui kematian orang-orang Armenia pada 1915 sebagai Genosida Armenia. RUU ini diduga akan lolos bila berhasil tiba di Dewan Perwakilan AS pada bulan Maret. Presiden Bush setuju untuk mempersulit diloloskannya RUU itu.

Pada 21 Agustus 1980, Abdullah Gül menikah dengan Hayrünnisa Özyurt (lahir 1965) dan pasangan itu mempunyai tiga orang anak, dua orang anak laki-laki yang bernama Mehmet Emre dan Ahmet Münir, dan seorang anak perempuan bernama Kübra. Abdullah Gül adalah penggemar klub sepak bola Beşiktaş J.K.. [2]

[sunting] Kandidat presiden
Abdullah Gül bersama Penasihat Keamanan Nasional AS Condoleezza Rice saat berkunjung ke Gedung Putih, Juli 2003
Abdullah Gül bersama Penasihat Keamanan Nasional AS Condoleezza Rice saat berkunjung ke Gedung Putih, Juli 2003

Erdoğan mengumumkan pada 24 April 2007 bahwa Gül akan menjadi kandidat Partai Keadilan dan Pembangunan dalam pemilu presiden 2007. Sebelumnya telah muncul spekulasi bahwa Erdoğan sendiri yang akan menjadi kandidat Partai tersebut, dan hal ini telah memicu perlawanan keras dari kaum sekularis.[3][4] Gül mengatakan bahwa "presiden harus setia kepada prinsip-prinsip sekular", dan menjamin bahwa, bila terpilih, ia akan "bertindak sesuai dengan hal itu". Gül akhirnya menjadi presiden ke-11 Turki setelah terpilih pada 28 Agustus 2007.[4][1]

biografi Horst Köhler

Horst Köhler
(Bunyi dengarkan, lahir 22 Februari 1943) adalah Presiden Jerman saat ini. Köhler dipilih Bundesversammlung (Dewan Federal) pada 23 Mei 2004 dan dilantik pada 1 Juli 2004. Sebelum terpilih, Köhler mempunyai karier yang cemerlang di dunia politik dan sebagai pegawai negeri. Paling akhir ia menjabat sebagai kepala di IMF pada periode 1 Mei 2000 hingga 4 Maret 2004.
Horst Köhler
Horst Köhler
Presiden Jerman ke-13
Presiden Republik Federal Jerman ke-9
Masa jabatan
1 Juli 2004 - Sekarang
Pendahulu Johannes Rau
Pengganti Sedang Menjabat
Lahir 22 Februari 1943 (umur 65)
Heidenstein, Polandia di bawah pendudukan Jerman
Kebangsaan Jerman
Suami/istri Eva Bohnet
Profesi Ekonom
Agama Protestan
1. Biografi

Köhler lahir di Skierbieszów, di Polandia yang saat itu diduduki Jerman, sebagai anak ketujuh dari delapan anak dalam sebuah keluarga Volksdeutsche dari Glückstal di Bessarabia Rumania (kini bagian dari Moldova).

biografi jalal talabani

Jalal Talabani
(bahasa Kurdi:جهلال تالهبانی / Celal Talebanî / Jelal Talebaní; bahasa Arab:جلال طالباني, Jalāl Tālabānī) (12 November 1933) adalah politikus Irak terkemuka dari kaum Kurdi. Ia terpilih menjadi Presiden Irak pada 6 April 2005 (dan disumpah pada 7 April 2005). Sebagai pendiri sekaligus sekretaris jenderal Uni Patriotik Kurdistan (PUK), salah satu dari dua partai politik Kurdi terbesar di Irak, Talabani juga menjabat sebagai anggota Majelis Pemerintahan Irak Sementara. Pada 25 Februari 2007, ia diterbangkan ke Yordania untuk tes medis akibat menderita dehidrasi dan kelelahan ekstrem yang tidak membahayakan nyawanya. Ia dibawa ke Pusat Medis Raja Hussein di Amman setelah diterbangkan dari Sulaimaniya di Irak utara.


[sunting] Biografi

Talabani lahir di desa Kelkan, Kurdistan Selatan. Beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Kurdi (KDP) pada usia 14 tahun, dan menjadi anggota komite pusat KDP pada 1951. Beliau masuk ke sekolah khusus pengacara pada 1953 dan lulus enam tahun kemudian, sebelum mengikuti wajib militer Irak.

Talabani menjadi ketua politbiro KDP selama 1960-an. Namun pada 1966 beliau meninggalkan KDP dengan alasan ingin membentuk suatu parpol yang lebih terpelajar, demokrasi dan majemuk. Sebuah partai baru pun terbentuk, dengan nama Uni Patriotik Kurdistan.

Di bawah kepemimpinannya, PUK bertengkar dengan KDP milik Massoud Barzani setelah Perang Teluk pada 1991. Kemudian berlangsung perang saudara kaum Kurdi yang menyebabkan PUK menerima bantuan dari Iran. Sejak itu, Talabani telah berdamai dengan Barzani. KDP dan PUK yang bergabung dalam nama Aliansi Patriotik Demokrasi Kurdistan meraih suara mayoritas pada pemilu Kurdi 2005 serta meraih 75 kursi pada pemilu Irak 2005.

Pada saat penyerbuan Irak 2003, Talabani tetap memimpin PUK dan dihormati kalangan internasional atas perannya sebagai oposisi terkemuka Irak yang tetap tinggal di Irak selama pemerintahan Saddam Hussein. Beliau diangkat oleh Amerika Serikat sebagai anggota Majelis Pemerintahan Irak Sementara. Beliau menolak aksi kelompok yang ingin memerdekakan Kurdistan, melainkan mendukung federal Irak untuk sementara waktu.

Setelah pemilu Irak pada 30 Januari 2005, Talabani terpilih sebagai Presiden Irak di bawah Pemerintah Transisi Irak oleh Parlemen pada 6 April.

Menjelang pemilu 15 Desember 2005, ia mengumumkan niatnya untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Irak. Alasannya, Konstitusi Irak yang sekarang akan mengurangi banyak sekali kekuasaan presiden.

Langsung ke: navigasi, cari
Shimon Peres
שמעון פרס
Shimon Peres
Presiden Israel
Sedang Menjabat
Mulai menjabat
15 Juli 2007
Perdana Menteri Ehud Olmert
Pendahulu Dalia Itzik
Perdana Menteri Israel
Masa jabatan
4 November 1995 – 18 Juni 1996
Presiden Ezer Weizman
Pendahulu Yitzhak Rabin
Pengganti Benjamin Netanyahu
Masa jabatan
14 September 1984 – 20 Oktober 1986
Presiden Chaim Herzog
Pendahulu Yitzhak Shamir
Masa jabatan
22 April 1977 – 21 Juni 1977
Pejabat
Presiden Ephraim Katzir
Pendahulu Yitzhak Rabin
Pengganti Menachem Begin
Lahir 2 Agustus 1923 (umur 85)
Wiszniew, Polandia (kini Belarusia)
Partai politik Kadima
Suami/Istri Sonya Peres
Anak Zvia, Yoni, dan Hemi Peres
Agama Yahudi
Tanda tangan Shimon Peres's signature
Pada 1977, ia menjabat Perdana Menteri bukan lewat pemilu.

Shimon Peres (Bunyi dengarkan; Ibrani: שִׁמְעוֹן פֶּרֶס; lahir Shimon Perske pada 2 Agustus 1923 di Polandia adalah Presiden Negara Israel ke-9 yang kini sedang menjabat. Ia seorang penggagas kesepakatan perdamaian dengan Palestina pada tahun 1990-an. Ia bermigrasi bersama keluarganya di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai negara Israel pada 1934) adalah politikus Israel, mantan perdana menteri, dan wakil perdana menteri.

Peres tercatat sebagai anggota dan kemudian memimpin Partai Buruh dari tahun 1950-an hingga Desember 2005. Setelah itu, ia beralih dan mendukung partai baru bernama Partai Kadima. Ia terpilih di Parlemen (Knesset) pada Maret 2006 sebagai anggota dari Partai Kadima. Sejak 4 Mei 2006, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan untuk Negev, Galilea, dan Ekonomi Regional serta Wakil Premier.

Peres tampil kedelapan sebagai Perdana Menteri Israel (1984-1986 dan 1995-1996), Menteri Luar Negeri Israel (2001-2002), dan Wakil Perdana Menteri dalam koalisi di bawah kepemimpinan Ariel Sharon pada awal tahun 2005. Pada 1994, Peres memenangi Penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat dalam Persetujuan Oslo. Peres kemudian menang dalam pemilu nasional, sehingga membuat posisinya di Partai Buruh semakin kuat dan tangguh untuk waktu yang tidak terbatas.

Pada 2007, Peres dicalonkan Partai Kadima dan memastikan diri pada 30 Juni 2007 untuk maju dalam pemilu presiden. Ia dipilih oleh Knesset untuk menjadi presiden pada 13 Juni 2007 untuk menggantikan Moshe Katsav setelah pelantikannya pada 15 Juli 2007 untuk tujuh tahun masa jabatan.[1] Sebelumnya, Peres juga pernah mencalonkan diri menjadi kandidat presiden pada tahun 2000. Ketika itu, ia kalah telak dari Moshe. Selain Peres, calon presiden lainnya adalah Reuven Rivlin dari oposisi sayap kanan Partai Likud dan Colette Avital dari Partai Buruh. Menurut jajak pendapat, rakyat Israel menginginkan Peres sebagai presiden. Di babak pertama, Peres meraih 58 dari 120 suara pemilih. Sedang, Reuven meraih 37 suara dan Colette memperoleh 21 suara. Di babak kedua, Peres memperoleh 86 suara pemilih. Ia diangkat sebagai presiden oleh Knesset pada tanggal 13 Juni 2007 dan diambil sumpah pada tangga; 15 Juli 2007 untuk masa jabatan 7 tahun.
Daftar isi
[sembunyikan]

* 1 Tahun-tahun Kehidupan
* 2 Karier politik
* 3 Kehidupan keluarga
* 4 Buku
* 5 Pranala luar

[sunting] Tahun-tahun Kehidupan

Shimon Peres lahir di Wieniawa, Polandia (sekarang Vishneva di Belarusia). Ia lahir dengan nama akhir asli Persky. Pada tahun 1934, semasa masih kecil, ia pindah ke Tel Aviv (Israel) bersama keluarganya. Ia bersekolah di Sekolah Geula di Tel Aviv dan sekolah pertanian di Ben Shemen.

Pada 1947, ia mengikuti wajib militer di Haganah (pendahulu Pasukan Pertahanan Israel) dan ditunjuk David ben Gurion untuk bertanggung jawab atas personalia dan pengadaan senjata. Pada 1952, ia diangkat sebagai Deputi Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan dan menjabat Direktur Jenderal Kementrian Pertahanan pada 1953. Ia terlibat dalam pembelian senjata untuk negara Israel. Usaha Peres berjalan baik karena berhasil memperoleh pesawat tempur jet Dassault Mirage III dari Perancis dan sebuah reaktor nuklir serta hingga terjadi Krisis Suez pada tahun 1956.

[sunting] Karier politik
Simon Peres.jpg
Simon Peres.jpg

Pada 1959, ia dipilih ke dalam Knesset sebagai anggota Partai Mapai (Partai Buruh Israel). Periode 1959-1965, ia bertindak sebagai Deputi Menteri Pertahanan hingga terlibat dalam Peristiwa Lavon bersama Moshe Dayan. Peres dan Dayan meninggalkan Mapai bersama David Ben Gurion untuk membentuk Partai Rafi yang berekonsiliasi dengan Mapai pada 1968.

Meskipun tanpa Ben Gurion bisa menghasilkan pembentukan Jajaran Buruh. Pada 1969, ia ditunjuk sebagai Menteri Absorpsi. Pada 1970, ia menjabat Menteri Transportasi dan Komunikasi. Setelah menjabat sebagai Menteri Penerangan, ia diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1974 dalam pemerintahan Yitzhak Rabin. Meski tak pernah memenangkan pemilihan umum, ia dua kali menjadi Perdana Menteri; periode 1984-1986 sebagai bagian persetujuan rotasi dengan anggota Partai Likud (Yitzhak Shamir) dan setelah pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pada periode 1995-1996.

Peres tetap merupakan pendukung teguh Persetujuan Oslo dan Otoritas Palestina sejak dicetuskan, meskipun ada Intifadhah pertama dan Infitadhah al-Aqsha. Shimon Peres yang berminat dalam bidang nanoelektrik ini mendukung kebijakan militer Perdana Menteri Ariel Sharon untuk menarik mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan menekankan perdamaian. Ia mendirikan Peres Center for Peace pada tahun 1997. Ia diangkat Perdana Menteri Ariel Sharon pada periode 2001-2002 sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri pada tahun 2005.

Menyusul kekalahannya dalam perebutan kursi Ketua Partai Buruh pada 30 November 2005, ia mundur dari partai itu dan menyatakan mendukung langkah Perdana Menteri Ariel Sharon.

[sunting] Kehidupan keluarga

Shimon Peres menikah dengan Sonya (nama gadis: Gelman) dan memiliki seorang putri, Tzvia (Tziki) Walden-Peres, seorang ahli linguistik, dan dua orang putra, Yoni (lahir 1952) dan Chemi, pemimpin Pitango Venture Capital, salah satu dana modal usaha terbesar Israel.

[sunting] Buku

biografi sby

biografi sby
Jul 22, '08 12:04 AM
for everyone
Category: Other
JENDERAL TNI (PURN) DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 58 tahun) adalah mantan pensiunan jenderal militer Indonesia dan Presiden Indonesia ke-6 yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat pertama kali. Yudhoyono menang dalam pemilu presiden September 2004 melalui dua tahapan pemilu presiden Indonesia atas kandidat Presiden Megawati Sukarnoputri. Ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2004 bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949). Melalui amandemen UUD 1945 yang memungkinkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, ia kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pertama pilihan rakyat. Ia menjadi presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Selama di militer lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono.
Keunggulan suaranya dari Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri pada pemilu 2004 membuatnya terpilih sebagai kepala negara Indonesia. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Latar Belakang
Ia lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1979) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1982).

Agus adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.

Pendidikan
• Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
• American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
• Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
• Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
• On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
• Jungle Warfare School, Panama, 1983
• Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
• Kursus Komando Batalyon, 1985
• Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
• Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
• Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
• Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.

Karier militer
Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Militer Indonesia (Akabri: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Tahun 1983, ia belajar pada On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

Periode 1998-1989, ia Sekolah Komando Angkatan Darat dan belajar di US Command and General Staff College pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Angkatan Bersenjata dan Staf Urusan Sosial dan Politik. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Lulusan Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat dan Master of Art (MA) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Karier militernya terhenti sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI) dengan pangkat Letnan Jenderal.

Karier politik
Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai kerier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Ringkasan Karier
• Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
• Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
• Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
• Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
• Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
• Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
• Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
• Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
• Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
• Dosen Seskoad (1989-1992)
• Korspri Pangab (1993)
• Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
• Asops Kodam Jaya (1994-1995)
• Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
• Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
• Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
• Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
• Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
• Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
• Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
• Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
• Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

Penugasan
• Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988
Jenderal TNI (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam sebuah operasi di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (PhD) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat Bangkok (Thailand). Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu.
Penghargaan
• Tri Sakti Wiratama (Prestasi Tertinggi Gabungan Mental Fisik, dan Intelek), 1973
• Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
• Satya Lencana Seroja, 1976
• Honor Graduate IOAC, USA, 1983
• Satya Lencana Dwija Sista, 1985
• Lulusan terbaik Seskoad Susreg XXVI, 1989
• Dosen Terbaik Seskoad, 1989
• Satya Lencana Santi Dharma, 1996
• Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF), 1996
• Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES), 1996
• Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 1998
• Bintang Yudha Dharma Nararya, 1998
• Wing Penerbang TNI-AU, 1998
• Wing Kapal Selam TNI-AL, 1998
• Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1999
• Bintang Yudha Dharma Pratama, 1999
• Bintang Dharma, 1999
• Bintang Maha Putera Utama, 1999
• Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003
• Bintang Asia (Star of Asia), 2005, oleh BusinessWeek
• Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama, 2006, oleh Sultan Brunei
• Doktor Honoris Causa, 2006, oleh Universitas Keio
• Darjah Utama Seri Mahkota, 2008, oleh Yang DiPertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin
Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi penerima penghargaan Nobel perdamaian 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Martti Ahtisaari atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh.

Masa kepresidenan
MPR periode 1999-2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.
Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP3R, sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP3R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

Layanan SMS Presiden
Sekitar bulan Juni 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon selulernya di 0811109949 namun esok harinya terjadi gangguan teknis karena banyaknya SMS yang masuk dan sekarang diganti cukup dengan SMS ke 9949 setelah itu SMS akan dipilah dan disampaikan ke presiden. Nomor 9949 adalah tanggal lahir beliau (9 September 1949).
Tanggal 28 Juni 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi tentang pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasikan dan juru bicara Presiden menyatakan berbagai SMS akan menyusul.
Prev: Sejarah/Biografi Tokoh Indonesia-Megawati Sukarnoputri
Next: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
reply share

BIOGRAFI SOEKARNO

Selasa, 2007 Desember 04
BIOGRAFI SOEKARNO
Presiden Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok. Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi". (Dari Berbagai Sumber)
Diposting oleh the PoW3r LadieZ di 05:57

Biografi Suharto

Biografi Suharto
Posted by newhistorian under Sejarah


harto.jpg

Obituary:

SUHARTO (8 June 1921- 27 January 2008)
Seorang Militer Karir yang Memerintah sebuah Negara

Oleh: John Roosa

Tidak suka bicara, tidak terbuka, suka menyendiri, tanpa emosi, Suharto memerintah Indonesia selama 32 tahun sebagai seorang misterius, seorang diktator yang tampil sebagai tokoh tanpa wajah, yang tidak menonjol di dalam suatu pemerintahan yang a-politis. Pidato-pidatonya menjemukan, mudah terlupakan, penuh dengan kata-kata birokrat yang menjemukan, klise-klise yang usang, dan nasehat-nasehat yang saleh. Tidak ada satu pun pernyataannya yang bisa membuat orang terkenang padanya sekarang. Orang Indonesia, jika ditanya, akan sia-sia berusaha mengingat suatu kutipan pun yang berasal dari dia, sedangkan di lain pihak, bahkan anak muda bisa mengutip kata-kata Sukarno, presiden yang digulingkannya pada tahun 1965. Suharto meninggalkan kenangan tanpa kata.

Jarang diwawancarai, tapi sering dipotret, ia dikenang dari sebuah gerak tubuh: senyum. Begitulah ia ingin dikenal: biografi yang disuruhnya buat pada tahun 1969 berjudul: “Jenderal yang Tersenyum”. Itu adalah senyum “kucing Cheshire”(*), terpaku di tempatnya, menyembunyikan sesuatu, tidak mengungkapkan isi hatinya, dan menimbulkan tanda-tanya tentang intrik-intrik dan kekerasan apalagi yang tengah disulap di dalam otak yang ada di baliknya.
————
(*) “Cheshire cat”, kucing yang diceritakan dalam kisah khayalan terkenal, “Alice’s Adventures in Wonderland”, karya Lewis Carroll. Kucing itu bisa muncul dan lenyap sesuka hati; akhirnya ia berangsung-angsur lenyap dan hanya tinggal senyumnya saja, sehingga Alice berkata: “Saya sering melihat kucing tanpa senyum, tapi belum pernah melihat senyum tanpa kucing.”
————-

Orang tua Suharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung-jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Suharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Suharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Cina.

Karir yang menyenangkan

Apa pun asal-mulanya dan pengalaman masa kanak-kanaknya, di masa dewasa ia jelas adalah seorang militer karir. Ia masuk militer Belanda pada tahun 1940, yang merupakan peristiwa yang dalam “otobiografi”-nya dikatakannya sebagai “kunci yang membuka pintu kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan”. Kehidupan menyenangkan yang terdiri dari baris-berbaris dan latihan itu berlanjut pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi Peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945. Tidak dimungkinkan lagi untuk kembali mengabdi pada Belanda, karena Belanda telah dilucuti kekuasaan dan kekayaannya oleh Jepang dan menjalani tahun-tahun perang di dalam kamp-kamp konsentrasi yang kotor dan tidak nyaman.

Berkat latihan militer yang pernah diikutinya, Suharto diberi pangkat tinggi (letnan kolonel) dalam tentara Indonesia yang baru itu, yang dibentuk untuk melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda yang datang kembali. Pada tahun 1948 ia telah menjadi komandan sebuah brigade pasukan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Yogyakarta, ibukota Republik. Serangan-serangan gerilya tentara itu tidak banyak bermanfaat dalam menghambat kemajuan pasukan Belanda.

Sekalipun lebih menguasai medan di kandang sendiri, Suharto dikejutkan pada 19 Desember 1948 ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dan menguasainya pada hari yang sama tanpa menghadapi perlawanan sedikit pun. Entah bagaimana, keempat batalyon Suharto sedang berada di luar kota. Itu merupakan kemunduran terburuk bagi Republik: kedua orang pimpinan tertingginya, Sukarno dan Hatta, tertawan.

“Politik saya terletak di ujung bayonet.”

Suharto mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia memimpin sebuah serangan terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan kecil di kalangan pasukan Belanda yang menduduki kota itu dan dipukul mundur dalam waktu enam jam. Namun, Suharto dan para komandan militer lain mengklaim bahwa mereka telah menguasai kota untuk sementara waktu dan membuktikan kehebatan angkatan bersenjata Republik kepada dunia. Setelah Suharto berkuasa pada tahun 1965, peristiwa itu disulap menjadi kemenangan yang menentukan dalam perang kemerdekaan, dan dibuatlah film tentang peristiwa itu, “Janur Kuning” (1979), dan di kota Yogya didirikan sebuah monumen besar untuk mengenangnya (1985).

Sebagai orang yang pernah bekerja dalam tiga tentara yang berbeda dalam kurun waktu satu dasawarsa, Suharto mempunyai komitmen politik yang enteng. Salah satu kolega militernya belakangan berkata pada seorang wartawan, bahwa pada tahun 1948 Suharto pernah berkata, “Politik saya terletak di ujung bayonet.” Tidak heran bahwa Sukarno dan menteri pertahanannya yang berhaluan kiri memasukkan komisaris politik di dalam tentara. Seperti banyak tentara yang dilatih di bawah perwira Belanda dan Jepang, Suharto tidak punya pengalaman didalam gerakan nasionalis populer yang telah berjuang melawan imperialisme.

Menapak jenjang kepangkatan

Setelah kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Suharto menanjak pangkatnya: kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal. Ia pernah mengalami kemunduran pada tahun 1959, ketika ia diberhentikan sebagai komandan tentara di Jawa Tengah karena korupsi. Tetapi peristiwa itu ditutupi dan ia direhabilitasi dengan cepat. Ia ditugasi memimpin operasi merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962 - operasi itu dihentikan pada saat terakhir dengan tercapainya kesepakatan diplomatik. Ia lalu dipindahkan ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai komandan cadangan angkatan darat, Kostrad, pada tahun 1963. Dengan catatan karir yang tidak menonjol, pendidikan yang rendah, dan tidak menguasai bahasa asing, pada tahun 1965 ia menjadi calon utama untuk menduduki jabatan tertinggi di angkatan darat, dan bertindak menggantikan panglima angkatan darat, Yani, bila ia pergi keluar negeri.

Suharto naik ke puncak militer yang kemudian menjadi semacam negara di dalam negara, memiliki komandan teritorial, yang pada mulanya didesain untuk pertahanan terhadap invasi asing, tetapi kemudian memerintah masyarakat sipil.

Kebanyakan dari jenderal-jenderal lain, termasuk yang paling senior, A.H. Nasution, sangat anti-komunis dan bertekad menahan kekuatan PKI yang tengah meningkat pada awal 1960an. Untuk menandingi partai itu, mereka pun membentuk serikat buruh, perhimpunan seniman, dan surat kabar. Mereka berhubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik, dan meyakinkan mereka bahwa bila perlu militer akan menggunakan kekerasan terhadap PKI.

Suharto tidak secara jelas memihak pada salah satu pihak. Seorang mantan anggota PKI di parlemen mengatakan kepada saya, bahwa DN Aidit, ketua PKI, pada awal 1965 mengira bahwa Suharto seorang perwira yang “demokratis” oleh karena ia mendukung pengakhiran SOB (keadaan perang) pada tahun 1963. Tetapi Suharto juga berhubungan dengan golongan anti-komunis dalam usaha tertutupnya untuk mengerem kampanye anti-Malaysia Sukarno yang dimulai pada tahun 1963.

Hari yang beruntung baginya

Duduk di pinggiran ternyata membawa Suharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro-PKI dan pro-Sukarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka, mereka beranggapan Suharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan tujuh jenderal angkatan darat pada 1 Oktober 1965. Dua di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Suharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Suharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik, yang menamakan diri Gerakan 30 September, akhirnya membunuh enam jenderal, termasuk di antaranya panglima angkatan darat, Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Suharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi panglima angkatan darat. Gerakan 30 September tidak diotaki oleh Suharto tetapi peristiwa itu justru memberi kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya.

Sebagai komandan militer, Suharto mulai menentang perintah-perintah presiden dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti-komunis, yakni mengurangi pengaruh Sukarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Suharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam.

Seandainya Gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Suharto yang selalu oportunistik itu menyesuaikan diri dengan rejim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober itu banyak pengamat mengira bahwa ia sekadar mengikuti pimpinan Nasution.

Kudeta merangkak

Menyingkirkan Presiden Sukarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, “penyambung lidah rakyat”, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Suharto. Ia menguatkan Suharto sebagai panglima angkatan darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966, ketika Suharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang “menjamin keamanan” dari Sukarno sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Sukarno–seolah-olah presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri.

Penghancuran PKI–prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer–ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI, yang kalang kabut setelah 1 Oktober, menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan supaya Presiden Sukarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis itu. Tetapi presiden tidak berkuasa atas tentara Suharto. Bekerja sama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari sejuta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatra, Jawa dan Bali.

Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Suharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang saksama terhadap siapa, di mana, kapan dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung-jawab dan bahwa Suharto setidak-tidaknya menyetujuinya, kalau bukan ia yang memberikan perintah lisan atau tertulis yang eksplisit untuk melakukannya.

Wortel & cemeti

Dalam merebut kekuasaan, Suharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Sukarno dulu mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Suharto sendiri campur tangan pada akhir 1965 untuk menghentikan usaha menteri perindustrian Sukarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh.

Salah satu alasan bagi kemampuan Suharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, tiga kali lebih banyak daripada pada awal tahun 1970an. Jutaan orang lagi merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi.

Para pegawai negeri ini beserta sanak keluarganya merupakan basis pendukung kunci bagi rejim ini, dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilik Golkar dipersalahkan karena menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat.

Tanggapan Suharto terhadap pembangkangan–menggunakan bahasa sekarang–adalah ‘gertak & bikin takut’. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia, yang harus ditundukkan dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Suharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir 1960an sampai 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timor Timur pada tahun 1975, dan atas terbunuhnya lebih dari 100 ribu orang di sana akibat perang di separuh pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan (1990-98), yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya, dan bukan menawarkan alternatif
yang lebih positif kepada warga sipil.

Suharto dengan keras kepala berpegang pada strateginya bahkan setelah terbukti kontra-produktif, ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur dan Aceh menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Suharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan politis & diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini: Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada tahun 2005.

‘Program Ponzi’(*) raksasa itu pun ambruk

Dalam menilai pemerintahan Suharto, apa yang disebut pendekatan “seimbang” dari banyak sarjana Barat adalah mengkritisi Suharto tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya, tetapi memuji kinerja ekonomisnya. Mereka yang terkesan oleh pertumbuhan enam persen setahun tidak berbeda dengan para investor yang mudah dikibuli dalam suatu ‘Program Ponzi’(*) raksasa, yang yakin bahwa penghasilan tinggi yang terlihat di permukaan merupakan bukti tak terbantahkan dari sebuah sukses. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun Suharto sebagian besar dihasilkan dengan menjual secara liar sumberdaya-sumberdaya alam negeri itu. Itu adalah pertumbuhan yang memakan dirinya sendiri, dan yang tak mungkin akan lestari.

Sektor-sektor utama adalah minyak dan kayu. Keduanya mengalami salah urus yang hebat karena korupsi. Pada hari ini Indonesia secara bersih adalah negara pengimpor minyak dan hutan-hutannya menghilang dengan cepat, dibabat oleh para logger atau dibakar oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Pendapatan dari semua ekspor itu tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor lain; uang itu lenyap masuk rekening bank dari keluarga Suharto & para kroninya (seperti Bob Hasan), dan para pejabat pemerintah.
—————
‘Program Ponzi’ : suatu operasi investasi palsu & kriminal, yang di situ para penanam modal awal mendapat hasil (“laba”) yang sangat besar yang dibayar dari investasi oleh para penanam modal yang datang belakangan, dan bukan dari hasil bersih yang berasal dari kegiatan bisnis yang benar.
—————

Setelah tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi a la Suharto, pemerintah Indonesia dibebani hutang banyak, dan perekonomian Indonesia tidak memiliki basis industri yang didanai dari dalam negeri. Sungguh pas kalau Suharto, yang pengikut-pengikutnya memujinya sebagai “Bapak Pembangunan”, meninggal dunia di rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara (Pertamina) yang oleh keluarganya dan kroninya (seperti Ibnu Sutowo) diperas habis-habisan.

Rejim Suharto hidup dari modal asing dan mati karena modal asing. Liberalisasi sektor keuangan yang didesakkan oleh A.S. kepada Indonesia supaya dianut pada awal 1990an berakibat kerentanan yang lebih besar terhadap perubahan mendadak dalam aliran modal internasional. Uang mengalir masuk ke dalam gerombolan kleptokrat Suharto dan bank-banknya yang palsu, lalu tiba-tiba mengalir keluar lagi. ‘Program Ponzi’ raksasa itu pun runtuh dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Satu-satunya legitimasi yang dimiliki oleh Suharto adalah apa yang seolah-olah tampak merupakan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomis. Begitu itu berakhir, maka kelas menengah yang biasanya menurut saja membalik terhadapnya, tidak mau mentolerir korupsinya, anak-anaknya yang serakah dan kroni-kroninya yang sangat immoral mencolok kekayaannya. Gerakan yang secara spontan terbentuk bagi “reformasi” ini menyatakan musuh utama mereka adalah KKN: Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Kampanye keluarga Suharto sendiri, “Saya Cinta Rupiah”, yang datang dari mereka yang justru punya dollar paling banyak, tidak mempunyai bobot yang sama dengan slogan gerakan itu.

Segudang paranormal yang dimiliki keluarga itu tidak bisa menyelamatkan mereka; tidak pula jenderal-jenderal penjilat mereka, bahkan tidak Letnan Jenderal Prabowo, menantu Suharto yang menguasai pasukan elite di Jakarta, dan yang selalu bergelimang uang dari saudaranya yang memiliki satu-satunya pabrik baja di negeri itu. Suharto lengser pada 21 Mei 1998, ketika Jakarta masih mengepulkan asap bekas kerusuhan misterius, yang di situ toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia keturunan Cina dibakar.

Mr. Minus

Mungkin yang terbaik dapat dikatakan tentang 32 tahun pemerintahan Suharto ialah bahwa salah-salah keadaannya bisa lebih buruk dari sekarang. Ia tidak memilih strategi jenderal-jenderal Burma dan mengisolasi negeri ini. Bergantung pada modal asing, ia rentan terhadap tekanan internasional. Pelepasan puluhan ribu tahanan politik pada akhir 1970an sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari luar negeri. Ia tidak memilih untuk mencari legitimasi dirinya melalui agama dan menerapkan hukum Islam. Negara Indonesia sebagian besar tetap sekuler. Ia tidak memupuk kultus pribadi di seputar dirinya. Ketika menghadapi protes massal pada tahun 1998, ia tidak memilih mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Almarhum sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi tahanan politik Suharto selama 14 tahun, pernah menulis bahwa ia tidak bisa memaksa dirinya menulis tentang rejim Suharto. Sementara ia menulis banyak novel historis tentang Jawa di zaman pra-kolonial dan gerakan nasionalis Indonesia, ia berpendapat tidak ada apa-apa yang menarik untuk ditulis tentang orang yang bertanggung jawab memenjarakannya dan melarang buku-bukunya itu. Baginya, Suharto adalah suatu negativitas, apa yang dinamakannya suatu “minus X”, suatu kemunduran kembali ke zaman para aristokrat kolonial, yang menindas bawahan mereka bagi kepentingan bisnis Eropa, namun membusungkan dada memamerkan kekuatan kosmik mereka yang hebat, dan tetap berpandangan sempit dan tidak peduli terhadap sains dan seni dari Eropa yang telah menaklukkan mereka. Tidak diragukan bahwa beberapa orang akan mengingat Suharto bagi beberapa hal yang positif, tetapi sementara Indonesia berjuang mengatasi warisannya yang buruk, kita bertanya-tanya, apakah orang bisa menilai gelarnya sebagai “Bapak Pembangunan” itu sebagai sesuatu yang sahih selain sebagai sebuah guyonan yang
kejam.***

Sumber: http://insideindonesia.org/content/view/1042/47/

biografi obama

Barack Obama, Biography Singkat.
Posted on 7 January 2008 by adeiwanst

Barrack ObamaJabatan: Junior Senator, Illinois
Partai politik: Demokrat
Masa jabatan: Januari 2005 – Sekarang
Lahir: 4 Agustus 1961 Honolulu, Hawaii
Istri: Michelle Obama

Barack Hussein Obama, Jr. (lahir 4 Agustus 1961) adalah seorang Senator dari Illinois. Ia menjadi perhatian dunia karena pidato utamanya pada Konvensi Nasional Partai Demokrat 2004, ketika ia masih menjadi Senator Negara Bagian Illinois. Tahun itu juga, ia menjadi orang keturunan Afrika pertama yang memenangkan pemilihan ke Senat AS sebagai seorang Demokrat.

Barack Obama dilahirkan di Queen’s Medical Center di Honolulu, Hawaii dari ayah ekonom lulusan Harvard, Barack Hussein Obama, Sr., dari Kenya, dan ibu Ann Dunham, dari Wichita, Kansas. Waktu Obama dilahirkan, kedua orangtuanya adalah mahasiswa di East-West Center di Universitas Hawaii di Manoa.

Ketika berusia dua tahun, orangtuanya bercerai. Ayahnya kembali ke Kenya, dan ia hanya bertemu dengan anaknya sekali lagi sebelum meninggal pada 1982. Ann Dunham kemudian menikah dengan Lolo Soetoro (meninggal 2 Maret 1993), juga seorang mahasiswa East-West Center (MA Geografi 1962) dari Indonesia.

Pada masa kecilnya Barack menggunakan nama ‘Barry’. Keluarga ini kemudian pindah ke Jakarta, di mana adik tiri Obama, Maya Soetoro-Ng, dilahirkan (Obama juga memiliki saudara-saudara tiri dari ayahnya yang menikah lagi). Ketika Obama berusia 10 tahun ia kembali ke Hawaii dan diasuh kakek-neneknya, (Madelyn Dunham) dan kemudian ibunya, untuk pendidikan yang lebih baik. Ia masuk kelas lima di Punahou School, di mana ia lulus dengan honors pada 1979.

sumber: wikipedia

Possibly related posts: (automatically generated)

UN Merupakan Salah Satu Factor Penghambat

UN Merupakan Salah Satu Factor Penghambat

Mengapa saya katakan bahwa UN(ujian nasional) merupakan salah satu factor penghambat? Sebab kita tahu bahwa UN adalah gerbang terakhir yang harus kita lalui untuk menuju ke- jenjang berikutnya, dan mengapa untuk kita meranjak melalui gerbang terakhir atau kejenjang berikutnya harus melaksanakan UN selama tiga hari?
Saya yakin pasti dibagian kalangan bawah atau kalangan awam yang tak mengerti betul tentang dilaksanakan UN selama tiga hari inipasti bertanya, “mengapa untuk melaksanakan UN hanya butuh tiga hari demi untuk menentukan mereka apakah mereka berhasil melangkah ke-jenjang yang berikutnya ataukah mereka gagal dalam meranjak atau melangkah kejenjang yang berikutnya, tidakah satuminggu dalam menentukan mereka meranjak ke- tahap atau jenjang berikutnya, sebab UN yang menentukan mereka dalam bergerak dari tahap bawah ketahap atas
Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua mengapa pemerintah menambah atau mengikut sertakan mata pelajaran IPA pada UN, sedangkan dengan adanya atau dengan dilaksanakannya mata pelajaran dari: matematika, bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa inggris. Siswa masi belum mampu untuk menaklukan atau melalui nya untuk dapat melalui gerbang terakhir(UN).
Menurut tanggapan saya kalau dilihat tindakan-tindakan dari pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan tugas-tugasnya ini bukanya membuat siswa lolos ketahap yang berikutnya melainkan membuat siswa gagal dalam melanjutkan sekolah ketahap yang berikutnya, dengan demikian tindakan-tindakan dari pemerintah tidak sadar maupun sadar mereka telah menambah jumlah pengangguran.
Masala-masalah yang membuat siswa sering tertekan dalam melaksanakan UN(ujian nasional) adalah nilai-nilai ujian nasional dari tahun ketahun berubah-ubah hingga sekarang pada tahun 2008 nilai kelulusan atau standar kompotesi ujian nasional (SKUN) menjadi 5,25 dike-empat matapelajaran.
Bila tidak dikontrol sistim perubahan-perubahan nilai dari tahun ketahun maka bisa jadi nilai kelulusan pada tahun yang akan datang menjadi (8,) delapan koma, ini sangat mengherankan bagi Negara yang masi berkembang seperti kita, bisa jadi ada tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Negara lain terhadap kita entah itu pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang membuat kita tersinggung ataupun tanggapan yang membangun kita dalam memperbaiki sistim pengaturan-pengaturan yang mungkin salah menurut tanggapan mereka.
Nilai-nilai yang dinaikan atau diubah-ubahkan oleh pemerintah(BNSP) badan standar nasional pendidikan ini tidak memandang atau melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi pada siswa dari tahun ketahun, apakah mutu dari pada siswa atau potensi-potensi pada para sisiwa telah semakin bertambah karena dengan adanya kenaikan atau perubahan-perubahan nilai yang dibuat oleh pemerintah dari tahun ketahun? ini perludipikirkan atau diperhatikan.
Jangan karena perkembangan eraglobalisasi membuat sehingga pemerintah menetapkan dan melaksanaka tugas-tugasnya dalam menjalankan UN sesuai dengan eraglobalisasi dan tidak memikirkan tulang- punggung
bangsa yang masi ketinggalan atau dibilang mutu dan potensi masi sangat mini.
Kalau pemerintah terusmengikuti erahglobalisasi dan menetapkang perkembangan erahglobalisasi ini akan membuat dampak negative bagi siswa, siswa takmampu untuk menyamakan atau mengimbangi keadaannya dengan perkembangan eraglobalisasi, sehingga pemerintah yang memaksa agar siswa harus dapat mengimbanginya atau harus mencapainya walaupun dengan cara-cara yang tak kelihatan dapat diungkapkan bahwa pemerintah telah melanggar (HAM) hak asasi manusia
Cara-cara seperti ini akan membuat konflik-konflik atau masalah yang terus terjadi dalam kehidupan kita entah itu masalah-masalah tentang jumlah pengangguran yang semakin banyak, pencurian, ataupun hal-hal criminal yang lainya, bisa jadi ini dikarenakan karena tidak berhasil melanjutkan sekolah ketahap yang atas karena malu mengulang kelas, sehingga banyaklah pengangguran yang terjadi, ujung-ujungnya pasti merepotkan pemerintah.

lingkungan

LINGKUNGAN MEMPENGARUHI KEPRIBADIAN

Lingkungan merupakaan suatu tempat dimana terjadinya atau berlangsungnya teranssaksi antara seorang dengan yang lain atau dapat disebut juga sebagai tempat penetapan bagi manusia dalam melaksanakan atau dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya entah dengan cara bercocok tanam ataupun dengan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing orang
Bilah kita melihat atau amati dilingkungan dimana tempat kita berada ada berbagai macam karakter,sifat,dan tindakan yang tidak sesuai dengan cara-cara kita berada maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi didalam hidup setiap kita

1. dipengarui
Mengapa demikian sebab kita tahu saja lingkungan merupakan tempat bersosialisasi. nah dengan demikian secara sendirinya dengan tidak sadar kita akan dipengaruhi lingkungan sekitar kita berada, meskipun tingkahlaku atau karakter yang dimiliki oleh mereka merupakan hal yang tidak pantas atau tidak wajar untuk dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan kita

2. mempengaruhi
Bila kita mempunyai pegangan atau perinsip, susah bagi seseorang untuk dipengaruhi sebab ia mempunyai pandangan yang tidak dapat di cegah atau tidak dapat dihalangi oleh seseorangpun, sehingga dengan sendirinya setiap orang yang berada disekelilingi ia berada akan mengikuti atau terjerumus kedalam cara berkehidupannya, sebab ia mempunyai gaya hidup atau pandangan hidup yang memiliki perinsip.
Bila kita melihat disekelilingi tempat kita berada banyak sekali karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, kalau kita melihat dengan saksama maka yang menjadi penghalang bagi kita sebagai orang-orang berpotensi adalah lingkungan
Kita ambil contoh-contoh yang telah maya atau yata dalam kehidupan kita.
Kita melihat saudara-saudari kita yang telah menamatkan pendidikan dibangku SMA lalu pergi mencari pendidikan yang lebih tinggi di luar kotanya agar dapat merubah atau memenuhi dirinya, ekonominya dan juga kotanya, tapi dampaknya bukan demikian karena dengan adanya pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik bagi para pelajar terjerumus kedalamnya, sebab lingkungan tersebut memiliki sifat-sifat yang buruk entah itu sifat peminum, perampok, pembunuh dan yang lain-lain, yang begitu kuat sehingga membuat dia lupa akan pembangunan atau perubahan-perubahan yang akan ia lakukan dalam kehidupannya maupun dalam kewarganegaraannya
ada beberapa faktor yang harus kita pelajari dalam bersosialisasi dilingkungan yang penuh dengan berbagai macam karakter.

 Prinsip atau pedoman

Perinsip atau pedoman merupakan pegangan seseorang dalam menjalani hidup dengan tidak pengaruh terhadap stuasi lingkungan tempat ia berada, dengan demikian ia tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan manapun yang memiliki karakter-karakter yang membawa dampak negative bagi setiap orang

 Acuan

Kita tau saja bahwa acuan merupakan suatu dorongan yang diberikan dari kerabat dekat kita entah itu orang tua kita, maupun saudara-saudari kita yang terdekat, kalau kita memiliki ciri-ciri orang yang mendengarkan perintah lalu melakukannya maka dengan begitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, maka kita harus mengikuti setiap amanat yang diberikan oleh orang tua atau kerabat dekat kita, dengan demikian kita tidak akan terpengaruh oleh setiap lingkungan-lingkungan yang memiliki berbagai macam karakter. Sebab kita memiliki landasan-landasan kuat yang diberikan oleh setiap karabat kita

 Kemauan

Jika kita memiliki kemauan dari dalam diri kita, bahwa kita tidak harus mengikuti pengaruh-pengaruh yang negative atau yang tidak membawakan kita kedalam pintu kesuksesan, maka itu tidak akan terlandaskan dalam hidup kita sebab kita memiliki kemauan. Sebab kemauan merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh kita yang harus terlaksanakan dalam hidup kita.

Ulat Sagu
pesta budaya papua 03Selain ikan dan daging, sumber protein lainnya adalah ulat sagu. Ulat ini hidup di batang sagu yang telah busuk. Mereka dimakan dengan cara dibakar atau dibuat sambal ulat sagu yang pedas dan asam menyegarkan. Tapi menurutnya ulat sagu dapat juga dimakan mentah atau hidup-hidup. Sedikit heran tapi penasaran juga.

Tiba-tiba saya mendapat kabar dari seorang teman dari Jayapura, yang membawakan ulat sagu hidup. Gayung bersambut, dengan semangat saya menghampirinya. Ulat sagu hidup ini bentuknya sangat lucu. Badannya gendut berwarna putih, sedangkan kepalanya berwarna coklat tua. Kalau berjalan ia terlihat seperti sedang menari perut. Melihatnya saya teringat pada kue gendhu yang berasal dari Jawa Tengah. Pertama kali saya memakannya dengan

perasaan was-was. Setelah digigit di dalam mulut, mengalir juice dari dalam ulat yang terasa manis dan kulitnya yang renyah. Rasanya mirip dengan buah lengkeng dan tekstur kulitnya mirip dengan buah leci atau rambutan. Ulat-ulat berikutnya tidak ada lagi perasaan was-was, tinggal lep!

Apa yang ada di dalam Pesta Budaya ini hanyalah sebagian kecil dari kebudayaan dari provinsi yang memiliki kekayaan alam terbesar di Indonesia ini. Masih banyak buah-buah kebudayaan yang harus dilestarikan dan diperkenalkan kepada orang-orang yang hidup di luar Papua. Sayang kalau dibiarkan hilang begitu saja. Tidak percaya? Coba datang dan buktikan sendiri. Text: Andreas Setiadi, Photos: Ristiyono

TERRITORIAL EXTENT ARTICLES

TERRITORIAL EXTENT ARTICLES

Kewenangan Propinsi Papua Menurut Otsus

Maksud pokok menurut Otsus adalah Propinsi Papua memiliki kewenangan atas semua bidang yang tidak terkait dengan bidang-bidang yang secara khusus tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4(1) memerinci Kewenangan Daerah Propinsi Papua sebagai berikut:

“Kewenangan Propinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa kewenangan di sektor lain sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang ini adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi:

Kebijakan tentang perencanaan nasional

Pengendalian pembangunan nasional secara makro

Dana perimbangan keuangan

Sistem administrasi negara

Lembaga perekonomian negara

Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia

Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi

Konservasi dan standarisasi nasional

Otsus memberikan kewenangan kepada Papua dalam semua bidang yang tidak ditetapkan dalam Pasal 4(1) dan penjelasannya. Propinsi Papua dapat membuat peraturannya sendiri - Perdasus dan Perdasi – di semua bidang sebagai berikut:

Pertanian

Perikanan dan Laut

Pertambangan dan Energi

Kehutanan

Perusahaan pertanian komersial

Industri dan Perniagaan

Koperasi

Penanaman Modal

Tenaga Kerja

Kesehatan

Pendidikan

Budaya

Layanan Sosial

Penataan Ruang (Perencanaan)

Permukiman dan Kependudukan

Komunikasi

Lingkungan Hidup

Politik dan Administrasi Pemerintahan Setempat

Pariwisata

Therefore Undang-undang enacted by the DPRRI and the Central Government in these areas listed above should not be valid and effective in Papua Province. It would appear that the DPRRI and the Central Government do not understand this.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

This problem concerning the application of Undang-undang to Papua Province has emerged in the context of the recent Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 56 of Otsus concerns education and states:

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.

(2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.

Therefore education is an autonomous competence for Papua Province except that the Central Government shall stipulate the general policy for University-level education and the core curriculum and quality standards at all levels of education. The normal technique of statutory interpretation is to interpret the general principle in ayat (1) widely and the exceptions to that general principle, in ayat (2), narrowly. Consequently the DPRRI and the Central Government can only stipulate some broad principles concerning Universities, the core curriculum and quality standards. They should not enact detailed regulations concerning education in Papua Province.

Therefore the new Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional should not apply in Papua Province, except for any particular Articles which concern the general policy for higher education, the core curriculum or quality standards. This Undang-undang has been rejected by the DPRD because it is not supported in Papua but it should actually be rejected on the principle that education is an autonomous competence according to Otsus. Undang-undang which cover autonomous areas of competence should not apply in Papua Province irrespective of whether their contents are popular or not. As a matter of constitutional principle and state law the DPRRI should not legislate for Papua Province in autonomous areas of competence.

Territorial Extent Articles

Undang-undang which entirely concern sectors which are autonomous competences in Papua should contain an Article simply stating:

“Undang-undang ini tidak berlaku di Provinsi Papua.”

An Article such as this is known as a ‘Territorial Extent Article’ because it describes the geographical area in which that Undang-undang is effective.

Territorial Extent Articles could provide a simple solution to the problem of the DPRRI continuing to legislate in areas which are within Papua’s competence under Otsus. Such clauses should be included in every Undang-undang enacted by the DPRRI in the post-Otsus era.

The concept of the Territorial Extent Article is not new in Indonesia. Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah contains a Territorial Extent Article. Pasal 117 dari UU No. 22/99 states:

“Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan undang-undang.”

By means of Pasal 117, UU No. 22/1999, in its entirety, does not apply to Jakarta. Consequently, if Territorial Extent Articles can be used to exclude Jakarta from particular Undang-undang, there is no reason why they cannot also be used to exclude Papua from particular Undang-undang.

Other types of Territorial Extent Articles can be used in different circumstances. For example the DPRRI will shortly consider the Rancangan Undang-undang concerning the proposed new Constitutional Court. According to Pasal 4 of Otsus the sector of peradilan [judicature] is retained by Jakarta and therefore this Undang-undang will apply to Papua Province as to the rest of Indonesia. For the avoidance of doubt this Undang-undang should include an Article as follows:

“Undang-undang ini berlaku di Provinsi Papua”

There may be situations where an Undang-undang contains a mixture of Articles. Some Articles will apply in Papua Province (because they are competences retained by Jakarta under Otsus) and some Articles will not apply in Papua (because they are autonomous competences under Otsus). In these situations the Territorial Extent Article should simply specify which particular Articles apply and which do not. For example:

“Only Articles 35 and 36 of this Undang-undang apply in Papua Province. All the other Articles in this Undang-undang do not apply in Papua Province.”

Atau

“This Undang-undang applies in Papua Province except for Articles 23, 24, 25 and 47.”

There may be situations where a particular Article in an Undang-undang applies only in Papua Province and not to other Provinces in Indonesia. For example:

“Pasal 62 of this Undang-undang applies only in Papua Province.”

A variety of formulations can be used. What is important is that the Territorial Extent Article clearly explains which Articles of the Undang-undang apply to Papua and which Articles do not.

Concluding comments

The basic point is that for every subject that the DPRRI is legislating on it should consider the position for Papua Province and whether the subject is a competence retained by the Central Government or a competence in which Papua now has autonomy.

The problem lies with Government Departments when drafting Undang-undang and then with the DPRRI which debates these drafts. The Central Government and the DPRRI think that Otsus was simply an Undang-undang which they have already enacted and now they can essentially ignore it. It is this attitude, and also the basic lack of knowledge about Otsus in Jakarta, which is causing these problems. Autonomy is a process - not an event. It is not a single act but an ongoing system of governance for Indonesia. Otsus in Papua Province should always be considered when the Central Government and the DPRRI are drafting and discussing Undang-undang in other sectors.

Efforts should be made to persuade Central Government Departments and the DPRRI to automatically include a Territorial Extent Article in every Rancangan Undang-undang. Perhaps the members of the DPRRI from Papua could socialise this idea with their colleagues?

Laurence Sullivan

UNCEN

Jayapura

June 2003